Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Depok belum menemukan informasi yang menjelaskan wali kota dan wakilnya melakukan dugaan tindak pidana pada acara Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, mengungkapkan informasi yang ditemukan di lapangan soal Kartu Depok Sejahtera hanyalah dugaan politisasi yang dilakukan oleh Wali dan Wakil Wali Kota Depok.
“Kalau bicara mengenai korupsi maka berbicara mengenai penyalahgunaan anggaran, lalu terdapat kerugian negara, dan kami tidak sampai ke arah sana,” kata Babai.
Babai mengungkapkan, sejauh ini informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh para wakil warga yang mengajukan hak interpelasi merupakan dugaan unsur politisasi misalnya menggunakan kader partai untuk mengkoordinir penerima manfaat di tiap kelurahan, menempelkan foto Wali dan Wakil Wali Kota Depok dalam kartu, dan memakai warna oranye di kartu yang identik menggunakan warna PKS.
“(Program) Ini, kan, mewakili negara, mewakilkan pemerintah daerah, bukan mewakili individu atau kepala daerah, ini bukan bantuan Wali Kota, akan tetapi program pemerintah yang kita setujui bersama. Inilah tujuan kami melakukan interpelasi,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok tersebut.
