Jakarta – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, dengan terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, sekarang pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren.
Pria yang akrab disapa Gus Tutut ini memandang hal ini sebagai langkah positif, karena sebelumnya selalu terdapat keraguan dari sebagian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pesantren. Keraguan ini disebabkan lantaran pos pendidikan keagamaan dianggap sebagai urusan pusat atau Kemenag.
“Dengan terbitnya Perpres ini, Pemda tidak perlu ragu lagi mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren,” tegas Gus Tutut dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).
Gus Tutut menambahkan, pada pasal 9 Perpres Nomor 82 Tahun 2021, jelas mengatur bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya. Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.
“Sekarang tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat,” ujar Gus Tutut.
Terkait Dana Abadi Pesantren, Gus Tutut menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan selaku pengelola Dana Abadi Pendidikan. Sebab, dalam Perpres diatur bahwa Dana Abadi Pesantren bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
“Ini akan kami bahas bersama mekanismenya dengan Kemenkeu, baik yang terkait dengan alokasi maupun prioritas program. Dana Abadi Pesantren yang pasti khusus untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren,” tegas Gus Tutut.
Menurut Gus Tutut, terbitnya Perpres ini sekaligus menjadi kado jelang peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga ditetapkan jelang peringatan Hari Santri 2019. Ia juga berharap hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia karena ada regulasi baru yang memperkuat bagi pemerintah daerah untuk membantu dalam hal alokasi anggaran.
“Terbitnya Perpres ini adalah sebuah momentum besar bagi dunia pesantren. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang memiliki komitmen dan perhatian besar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren,” tambah Gus Tutut.
Sebagai informasi, Perpres No 82 Tahun 2021 ini ditandatangani Presiden Joko Widodo Kamis (2/9). Penyusunan Perpres ini dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan melibatkan para pihak dari lintas kementerian/lembaga negara dan stakeholders pesantren.
(mul/mpr)
