Kiri-Kanan : Johanes Widijantoro (Ombudsman RI), Nurliah Nurdin (Dir. STIA LAN), Basuki Subagjo (Irutdik Itjen TNI)
Bandung – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. menjadi Narasumber bersama Direktur Politeknik STIA LAN, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M. H. dan Irutdik Itum Itjen TNI, Kolonel Inf. Drs. Basuki Hari Subagyo dalam kegiatan Diskusi Panel SBS Manajemen Nasional dengan tema “Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Negara dan TNI menuju Good Governance” di Sekolah Staf dan Komando Markas TNI (Sesko), Bandung pada hari Rabu (07/04).
Pada kesempatan tersebut, Johanes terlebih dahulu memperkenalkan Ombudsman RI secara umum. “Ombudsman lahir sebagai salah satu dari sekian lembaga negara yang menyeimbangkan pemerintahan. Ombudsman bertugas untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan mereka yang menjalankan fungsi APBN dan APBD. Ombudsman berupaya untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan.” ujar Johanes.
Selanjutnya, Johanes juga menjelaskan keistimewaan yang dimiliki Ombudsman RI. “Kami memiliki Hak Imunitas. Ombudsman tidak dapat digugat, tidak dapat dituntut, dan tidak dapat dibawa ke ranah hukum ketika sedang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang.” ujar Johanes. Perlu diketahui bahwa Ombudsman RI merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki Hak Imunitas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, “Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa laporan dugaan maladministrasi, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau dugugat di muka pengadilan atau biasa disebut hak imunitas.”
Lebih jauh, Johanes menjabarkan bentuk reformasi birokrasi di TNI. “Reformasi birokrasi di TNI diharapkan dapat menghasilkan berbagai output antara lain, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan jumlah unit layanan, dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. TNI harus menunjukkan pelayanan prima kepada masyarakat, tidak lagi sekedar memenuhi standar minimal pelayanan.” ujar Johanes. Menurut Johanes, TNI merupakan instansi yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya-upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara, sehingga menunjukkan bahwa TNI tidak terlepas dari pelayanan publik di Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh 200 Perwira Siswa (Pasis). Pasis yang hadir terdiri atas TNI Angkatan Darat sebanyak 75 orang, TNI Angkatan Laut sebanyak 50 orangm TNI Angkatan Udara sebanyak 40 orang, Polri sebanyak 31 orang, dan Pasis Negara Sahabat sebanyak 4 orang. Adapun Pasis Negara Sahabat berasal dari negara Singapura, Malaysia, Pakistan, dan Madagaskar. Dua orang Pasis Negara Sahabat dari Singapura dan Pakistan belajar secara online/out campus. (MFM)
